Jakarta, 26 November 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan transaksi untuk memuluskan proses penetapan calon perusahaan ekspor benih lobster atau benur. Hal ini menjadi pertanda bahwa kebijakan tersebut sarat akan kepentingan kelompok tertentu
Berkenaan dengan hal tersebut, Afdillah, Juru Kampanye Laut, Greenpeace Indonesia menyatakan:
“Dugaan korupsi terkait ekspor benur menunjukan bahwa kebijakan KKP ini telah menjadi ladang bisnis segelintir pihak di sektor perikanan dan kelautan yang membuka celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dalam setahun terakhir kebijakan Menteri Edhy hanya berpijak pada eksploitasi sumber daya kelautan dan perhitungan profit semata ketimbang kebutuhan ekologi.”
Setidaknya ada 5 aspek kebijakan KKP dalam kurun waktu setahun terakhir yang perlu dievaluasi karena lebih menguntungkan kepentingan oligarki dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan kerugian negara lebih besar, yaitu:
- Pembukaan keran ekspor benur lobster;
- Pembolehan kembali alat tangkap cantrang;
- Pencabutan bobot batas ukuran kapal ikan;
- Penenggelaman atau pemusnahan terhadap kapal ikan yang terbukti terlibat perikanan ilegal tidak lagi prioritas; dan
- Kemudahan perizinan usaha kapal ikan di atas 30 GT, sehingga proses verifikasi kepatuhan pemilik kapal dapat terabaikan.
“Kami berharap KPK dapat mengembangkan dugaan kasus korupsi ini secara menyeluruh. Pasalnya kebijakan-kebijakan tersebut telah mengorbankan kepentingan rakyat terutama nelayan dan pembudidaya ikan serta keberlanjutan sumberdaya ikan. Presiden harus menjadikan ini sebagai momentum untuk membersihkan kementerian atau lembaga eksekutif dari kepentingan oligarki yang bernuansa bagi-bagi jatah untuk kroni politik.” tutup Afdillah.
***
Kontak media:
Afdillah, Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, +62811-470-4730, [email protected]
Rully Yuliardi, Juru Kampanye Media Greenpeace Indonesia, Tel 08118334409, email [email protected]