Penari Papua berdiri di depan kapal Rainbow warrior di Pelabuhan Manokwari, Papua Barat. Kapal Greenpeace mengunjungi Papua Barat dalam rangkaian tur Jelajah Harmoni Nusantara yang akan berlangsung hingga Mei 2018.
Greenpeace Indonesia telah melakukan aksi nyata di Papua sejak tahun 2008, dengan melakukan pendampingan dan penguatan kepada masyarakat Kampung Manggroholo dan Sira yang dihuni penduduk asli Knasaimos. “Pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini agar segera diterapkan pemerintah di seluruh wilayah Papua, karena masyarakat adat mampu berperan sebagai garda pelindung terdepan dari perusakan hutan Papua,” ujar Charles Tawaru, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia.
Menurut Charles, mayoritas lahan di Kampung Manggroholo-Sira dan sekitarnya merupakan areal berstatus hutan produksi konversi. Namun berkat adanya hak kelola dalam bentuk Hutan Desa, penduduk dapat bernapas lega karena terhindar dari ancaman konversi hutan menjadi area industri yang kerap merusak ekosistem seperti industri kelapa sawit.
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mengejar target program perhutanan sosial sebesar 12,7 juta hektar. [2] KLHK telah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Dalam peraturan ini, perhutanan sosial terdiri dari berbagai macam skema diantaranya adalah hutan tanaman rakyat, hutan kemitraan, hutan kemasyarakatan, hutan adat, dan hutan desa.
”Sebaiknya penerapan hutan sosial untuk Papua berdasarkan skema batasan adat,” terang Charles. Menurutnya, hutan adat merupakan skenario yang paling cocok diterapkan di Papua, karena masyarakat telah tinggal secara turun menurun dalam kurun ratusan tahun secara harmoni mengandalkan hutan sebagai sumber makanan, tempat tinggal, obat-obatan dan kelangsungan hidup budaya mereka.
Arkilaus Kladit, tokoh masyarakat Kampung Manggroholo-Sira, merasakan manfaat status hutan desa dalam memberikan kepastian hukum bagi penduduk untuk mengelola hutan adat dan telah menghasilkan manfaat ekonomi. “Kami berharap setiap kampung dalam wilayah adat Knasaimos merasakan program perhutanan sosial atau hutan adat untuk melindungi masa depan hutan dan hak hidup komunitas di Papua,” jelas Arkilaus.
Lewat momentum hadirnya Rainbow Warrior, Greenpeace mendorong pemerintah dan tokoh masyarakat adat untuk duduk bersama memetakan masa depan hutan Papua agar tidak bernasib sama seperti hutan-hutan di Sumatera dan Kalimantan yang rusak karena telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan kertas, serta pertambangan, di mana dalam praktik bisnisnya seringkali mengabaikan prinsip keberlanjutan dan merampas hak masyarakat dalam mengelola hutan tempat mereka hidup. “Greenpeace akan menggunakan Rainbow Warrior sebagai platform untuk menyoroti dan mendokumentasikan keindahan Papua dan apa yang dipertaruhkan bila hutan di Papua habis,” tutup Charles.
Catatan:
[1] Greenpeace: Hutan Desa Pertama di Papua Satu Dekade Berjuang Melindungi Hutan dari Tekanan Deforestasi
[2] PPID KLHK: Strategi Percepatan Perhutanan Sosial KLHK
http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1092
Link Foto Rainbow Warrior:
http://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJXUIU_9
Kontak Media:
Charles Tawaru, Jurukampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia, Tel 62-812-4759-9331, email [email protected]
Amos Sumbung, Jurukampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia, Tel 62-811-4863-27 email [email protected]
Rully Yuliardi Achmad, Jurukampanye Media Greenpeace Indonesia, Tel 62- 811-8334-409, email [email protected]