Tahun berganti. Kita pun berpacu dengan waktu untuk menghentikan dan memulihkan kerusakan Bumi. Cristiane Mazzetti (Brasil) dan Syahrul Fitra (Indonesia) menulis tentang pentingnya sistem keuangan global bertransformasi dengan berhenti membiayai proyek-proyek yang merusak lingkungan.
Dunia sedang menghadapi berbagai krisis iklim dan lingkungan hidup. Kami, sebagai warga Brasil dan Indonesia, adalah saksi langsung dari kerusakan lingkungan hidup tersebut dan dampaknya di negara kami masing-masing, dua negara yang menjadi rumah bagi ekosistem yang sangat penting bagi keseimbangan ekologi planet kita.
Kita memerlukan upaya internasional untuk melindungi dan memulihkan alam dengan penuh kepedulian, tekad, dan harapan. Itu sebabnya, menjelang akhir 2023, Greenpeace International meluncurkan kampanye yang mendesak perlunya reformasi sistem keuangan agar mereka berhenti ‘membiayai pemunahan’ (bankrolling extinctions).
Ada apa dengan sistem keuangan kita?
Sebenarnya negara-negara sudah punya upaya untuk mengatasi krisis keanekaragaman hayati. Pada Desember 2022, hampir 200 pemerintah menandatangani Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (Global Biodiversity Framework/GBF). Salah satu tujuan perjanjian ini adalah mempertahankan, meningkatkan, dan memulihkan integritas dan ketahanan ekosistem.
Kesepakatan itu juga berarti kita harus menghentikan perusakan alam sekarang juga dan memulihkan ekosistem-ekosistem yang rusak. Bukan hanya ekosistem hutan seperti Amazon, Lembah Kongo, hutan Papua, atau hutan Carpathian, tetapi juga untuk ekosistem penting lainnya seperti sabana (seperti Cerrado) dan lahan basah (seperti Pantanal, lahan basah terbesar di Amerika Selatan yang membentang di Bolivia, Brasil, dan Paraguay).
Sayangnya, sistem keuangan saat ini terus merusak komitmen untuk mengatasi krisis iklim dan keanekaragaman hayati tersebut.
Mereka melayani para pencemar dengan cara memberikan pendanaan industri dan proyek yang mempercepat degradasi lingkungan dan kepunahan spesies. Triliunan dolar terus mengalir tanpa henti ke kegiatan yang merusak lingkungan hidup dan ekosistem.
Rabobank, sebuah bank asal Belanda, adalah salah satu contoh kasus. Bank ini telah menghasilkan miliaran dolar dengan membiayai perusahaan-perusahaan yang merusak alam selama bertahun-tahun, baik di negara asalnya, Belanda, maupun di tempat lain, misalnya di dua negara asal kami, Brasil dan Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak bank dan lembaga keuangan yang ‘membiayai pemunahan’ disebut dalam laporan investigasi dan menjadi sasaran kritik di banyak negara di seluruh dunia, termasuk JP Morgan, Barclays, Standard Chartered, dan Deutsche Bank.
Kita sedang mengalami krisis iklim dan keanekaragaman hayati, tapi pemerintah dan sektor swasta menghabiskan sekitar US$3,1 triliun per tahun untuk subsidi dan investasi yang merugikan di sektor-sektor bermasalah seperti peternakan, kayu, dan produksi kelapa sawit, yang mengarah pada perusakan alam dan pelanggaran hak asasi manusia.
Pengeluaran pemerintah global untuk kegiatan yang mengarah pada konservasi keanekaragaman hayati diperkirakan mencapai US$154 miliar saja saban tahunnya. Sedangkan, perkiraan jumlah total subsidi dan insentif yang tak tepat lainnya jauh lebih tinggi–seperti disebutkan di atas.
Dana ini mestinya dialihkan untuk untuk kegiatan-kegiatan konservasi keanekaragaman hayati yang sesungguhnya. Pengalihan ini juga bisa memastikan transisi yang adil di sektor-sektor seperti pertanian industri dan kehutanan yang terus membahayakan tidak hanya keanekaragaman hayati, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada sektor-sektor ini untuk mata pencaharian mereka.
Pentingnya reformasi sistem keuangan
Ketika para pemerintah sedang menyiapkan rencana untuk menerapkan komitmen yang telah mereka buat dalam Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal, kami mendorong mereka mengadopsi peraturan sektor keuangan, mengendalikan arus keuangan, dan menghentikan serta memulihkan kerusakan ekosistem alami.
Reformasi drastis sistem keuangan adalah kunci untuk mengatasi hilangnya spesies dan ekosistem alami, serta emisi karbon. Selama uang terus mengalir untuk ekspansi kegiatan ekonomi yang mengarah pada perusakan alam, tidak mungkin kita dapat memenuhi komitmen ini.
Dalam Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global, pemerintah berkomitmen memastikan bahwa semua aliran dana akan selaras dengan tujuan dan target konservasi keanekaragaman hayati sebelum tahun 2030. Ini berarti pemerintah perlu mengontrol aliran dana publik dan swasta dengan lebih baik.
Pemerintah perlu memperbaiki peraturan yang ada dan mengembangkan peraturan baru yang melarang bank-bank besar dan lembaga keuangan lainnya untuk berinvestasi dalam kegiatan yang merusak keanekaragaman hayati yang tersisa di dunia. Tentu itu semua perlu dibarengi penegakan hukum yang ketat dan transparansi, demi menghentikan perusakan alam dan meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan lingkungan.
Kita membutuhkan peraturan yang mengikat secara hukum yang melarang bank, manajer aset, dana pensiun, dan lembaga keuangan atau investor lainnya untuk mendanai perkebunan, proyek, dan perusahaan yang merusak ekosistem dan merugikan masyarakat lokal dan masyarakat adat. Selama ini, masyarakat adat dan masyarakat lokal serta pejuang lingkungan hidup terus dirugikan meskipun mereka telah berperan penting melindungi lingkungan dan memerangi krisis iklim.
Menguatnya gerakan rakyat melawan pemerintah dan institusi yang merusak alam
Selama berabad-abad, masyarakat adat dan komunitas lokal telah menentang ketidakadilan dan perusakan alam. Dalam beberapa dekade terakhir, gerakan masyarakat internasional mempertahankan ekosistem alami telah berkembang, menyatukan jutaan orang dan makin kuat setiap harinya.
Pada Oktober 2023, ratusan aktivis lingkungan memblokade kantor Rabobank di Belanda dan menuntut agar bank tersebut berhenti mendanai industri pertanian yang menghancurkan keanekaragaman hayati, serta membayar kerusakan yang ditimbulkannya.
Tidak mungkin untuk melindungi dan memulihkan ekosistem alami tanpa menangani keuangan internasional yang memungkinkan begitu banyak industri untuk mencemari dan merusak dengan impunitas. Pemerintah harus membuat rencana yang serius dan terikat waktu untuk mereformasi sistem keuangan. Hanya gerakan rakyat yang kuat, yang sepenuhnya melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal, yang dapat memaksa mereka untuk melakukannya.
Cristiane Mazzetti dan Syahrul Fitra adalah juru kampanye di Greenpeace Brazil dan Greenpeace Indonesia.