Pertumbuhan Ekonomi di atas 7% menjadi janji politik Joko Widodo saat menjadi Presiden RI pada periode pemilu 2014. Namun nyatanya hingga saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5%. Di balik pertumbuhan ekonomi ini, muncul juga pertanyaan mengenai apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam 9 tahun terakhir pemerintahan Jokowi mampu menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh bagi seluruh bangsa Indonesia? Atau hanya bagi segelintir pemegang modal saja?

Di sisi lain, terdapat indikator kesejahteraan suatu negara tidak semata-mata hanya mengacu pada melesatnya PDB, namun juga bagaimana mengecilkan gap antara ‘si kaya’ dan ‘si miskin’, terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara, hingga kualitas lingkungan hidup yang baik dan aman. Hal ini juga yang perlu menjadi refleksi bersama mengenai seberapa serius penciptaan kesejahteraan dan keadilan sosial tercipta dalam 9 tahun pemerintahan Jokowi.

Dewasa ini, perekonomian dunia bahkan Indonesia terancam dengan adanya krisis iklim. Bank Indonesia memproyeksikan Indonesia diperkirakan rugi 40 persen dari Produk Domestik Bruto  (PDB) 2050 karena perubahan iklim. Angkanya jauh lebih besar dari rata-rata kerugian negara di dunia yang hanya 18 persen. Perubahan iklim akan sangat mempengaruhi distribusi logistik ke seluruh wilayah, karena mobilitas angkutan laut maupun udara sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Sedangkan, sebagai negara agraris, Bank Indonesia menyebut perubahan iklim akan sangat mempengaruhi produktivitas sektor pertanian dan perikanan, dimana proses produksinya pun dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Hal ini juga yang perlu menjadi catatan penting dalam 9 tahun pemerintahan Jokowi. Apakah kegentingan pada krisis iklim juga menjadi pertimbangan utama Jokowi dalam menelurkan sebuah kebijakan.

Selain itu konflik vertikal antar masyarakat dan investasi sering kali terjadi terutama di periode kedua pemerintahan Jokowi. Rempang, Wadas, Seruyan, Sangihe dan Pulau Komodo adalah contoh riil dimana investasi coba masuk, namun mengesampingkan warga asli yang telah lama hidup di dalamnya. Peran pemerintah sebagai regulator yang bertanggungjawab atas kesehjateraan masyarakat luas hilang di ranah ini. Investasi, masyarakat, dan lingkungan adalah 3 hal yang sangat vital. Namun di lapangan pemerintah di banyak kasus hanya mengedepankan investasi daripada masyarakat atau bahkan aspek lingkungannya yang sudah benar-benar dilupakan.Politik memang gaduh, mungkin juga menyebalkan. Tapi ia mempengaruhi segala aspek di hidup kita termasuk mengenai lingkungan. Itulah sebabnya “beradu taring” di ruang politik menjadi penting. Hari ini pemerintahan Jokowi resmi berumur 9 tahun, tentu ada banyak dinamika yang telah terjadi. Lalu pertanyaan besarnya: apakah kita baik-baik saja selama kepemimpinan Jokowi? Country director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak dan Bivitri Susanti dari Jentera Law School mencoba membahasnya secara mendalam dalam podcast #NgobrolLingkungan kali ini