Hasil
-
Bisnis Batu bara Masih Menguasai Kebijakan Energi di Indonesia
Tanggapan Greenpeace Indonesia terhadap RUPTL 2019-2028 Jakarta, 22 Februari 2019 — Tidak ada perubahan mendasar pada RUPTL 2019-2028 yang baru saja disahkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan.
28 Februari 2019 -
Balada HGU Dalam Pilpres 2019 : Informasi HGU Jangan Sekedar Jadi Dagangan Politik
Informasi HGU adalah informasi publik yang telah ditegaskan melalui putusan Komisi Informasi Pusat (KIP), lalu dikuatkan dengan putusan PTUN dan Mahkamah Agung (MA).
20 Februari 2019 -
Debat Pilpres Melupakan Perubahan Iklim, Permasalahan Lingkungan Terbesar yang Mengancam Bumi dan Manusia
Secara keseluruhan, komitmen untuk mengatasi perubahan iklim di kedua kubu tidak terlihat. Padahal Indonesia meratifikasi Kesepakatan Paris, dan berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29%.
18 Februari 2019 -
Ganti Rugi 18,9 Triliun Terkait Kasus Kebakaran dan Kerusakan Hutan Gagal Dibayar Sejumlah Perusahaan, Pemerintah Harus Mengambil Langkah Tegas
Mengapa para pemilik perusahaan-perusahaan besar ini tidak dipaksa untuk membayar denda mereka atau menyita aset perusahaan.
15 Februari 2019 -
Menimbang Urgensi Transisi Menuju Listrik Energi Baru Terbarukan
LPEM FEB UI bersama dengan Greenpeace Indonesia meluncurkan laporan yang memaparkan tentang urgensi Indonesia menuju transisi energi dari batubara menuju energi terbarukan, khususnya bila ditinjau dari sisi keekonomian.
7 Februari 2019 -
Bersihkan Politik Indonesia dari Batu Bara
Bisnis batu bara semakin besar karena ditunggangi oleh para elite politik. Batu bara bahkan telah menjadi salah satu sumber pendanaan politik terpenting baik di tingkat pusat maupun daerah.
15 Januari 2019 -
Putusan Komisi Informasi Pusat: Sepakat Mediasi, KLHK Membuka Pintu untuk Greenpeace Telusuri Informasi Jual-Beli Lahan Sawit Ilegal
Sesuai kesepakatan mediasi mewajibkan KLHK memfasilitasi Greenpeace untuk mengkonfirmasi secara langsung data tersebut dengan mantan pejabat KLHK yaitu Prof. San Afri Awang dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
9 Januari 2019 -
Pemberian Izin Lokasi Reklamasi di Teluk Benoa, Kebijakan Memunggungi Laut dan Tidak Peka Sosial-Lingkungan
Greenpeace Indonesia menyesalkan sikap dan kebijakan terkini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kembali mengeluarkan Izin Lokasi Reklamasi di Teluk Benoa untuk kepentingan PT. Tirta Wahana Bali Internasional.
23 Desember 2018 -
Gerakan Bersihkan Indonesia Ajak Pemilih Milenial untuk Menyeberang ke Masa Depan Energi yang Bersih dan Berkelanjutan
Indonesia tidak berada di jalur untuk mencapai 23% target energi terbarukan sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan RUEN.
20 Desember 2018 -
Pengaruh Elite Politik Dalam Pusaran Bisnis Batubara
Sektor pertambangan batubara telah menjadi komoditas politik dan sumber pendanaan kampanye politik di Indonesia selama 20 tahun terakhir, baik di tingkat nasional maupun daerah.
17 Desember 2018